www.sorotriau.com
| Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jaringan internasional(Malaysia) | | Musnahkan Barang Bukti, Polda Riau Komit Berantas Narkoba | | SPBU bukit timah layani pembelian jerigen | | Bukan hanya pengangguran Korban PHK berhak mendapatkan kartu pra kerja | | Minyak CPO Kembali Mencemari Lingkungan Di Laut Dumai, Berikut Pandangan Hukum Yang Berlaku | | Kapolda Riau : kayu ditebang,dibakar,lalu jadi kebun sawit
Selasa, 18 Februari 2020
 
Minyak CPO Kembali Mencemari Lingkungan Di Laut Dumai, Berikut Pandangan Hukum Yang Berlaku
Kamis, 30/01/2020 - 15:30:40 WIB

TERKAIT:
 
  • Minyak CPO Kembali Mencemari Lingkungan Di Laut Dumai, Berikut Pandangan Hukum Yang Berlaku
  •  

    Sorotriau.com, DUMAI - Terjadi kembali tumpahan CPO milik PT. SDS cemari laut Dumai. Tumpahan CPO tersebut pihak perusahaan beralasan akibat selang/hose putus pada saat transfer CPO ke kapal.

    Saat di konfirmasi kepada Camero sebagai Humas PT. SDS, ia  mengatakan, " itu benar, Terjadinya tumpahan CPO sekitar pukul 06.00 WIB pada hari Selasa 28/01/2020.

    Terkait tumpahan CPO milik PT. SDS sudah ada tindakan pembersihan yang dilakukan sampai hari ini Kamis 30/01/2020 oleh pihak perusahaan. 

    Berdasarkan hukum yang berlaku menjelaskan Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

    Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

    Berikut penjelasan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

    a.    pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

    b.    pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

    c.     penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

    d.    cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


    Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan

    a.    penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

    b.    remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);

    c.    rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);

    d.    restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau

    e.    cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Jadi dijelas, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air  yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada laut tersebut.

    Pihak perusahaan mengaku, "Kami juga bekerjasama dengan PT. PII dan PT. IBP untuk memasang Oil Boom untuk pemblokiran minyak supaya tidak menyebar ke areal lainnya, " pungkas Camero.

    Lebih lanjut Camero menjelaskan, " Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak DLH Dumai dan arahan dari KSOP Dumai juga sudah kami terima, " kata Camero.

    " Kami juga sudah melakukan tindakan melokalisasi penyebaran CPO dan melakukan pembersihan di areal tumpahan CPO sampai hari ini, Sedangkan jumlah CPO yang tumpah lebih kurang 500 liter, " tutup Humas PT. SDS Camero.


    Menurut pandangan hukum dari hukumOnline.com menjelaskan bahwa Ancaman Pidana Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan

    Berdasarkan pernyataan apabila pencemaran sungai/Laut oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada kerambah warga. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH.

    Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

    Pasal 60 UU PPLH:

    Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

    Pasal 104 UU PPLH:

    Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

    Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

    Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

    1.    Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

    2.    Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. Dilansir dari hukumonline.com

    Pertanggungjawaban pidana, Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

    a.  badan usaha; dan/atau
    b.  orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

    Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

    Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

    Redaktur : opa
    Wartawan : Ade Frans Wibowo



     
    Berita Lainnya :
  • Minyak CPO Kembali Mencemari Lingkungan Di Laut Dumai, Berikut Pandangan Hukum Yang Berlaku
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
     
    Berita Nasional | Berita Internasional | Berita Riau | Berita Desa | Advertorial | Indeks
    Redaksi| Disclaimer| Pedoman| Tentang Kami| Info Iklan
    © 2015-2016 SorotRiau.Com, All Rights Reserved