Headlines News: 18:12 WIB - Polres Dumai Amankan 2 orang tersangka provokasi upaya penegakan aturan PSBB di Kota Dumai | 23:21 WIB - Menu terbaru maknyos khas melayu di pecel lele 802 patimura | 02:34 WIB - Penjelasan Ilmiah terkait covid-19 oleh dr. Moh indro cahyono | 23:05 WIB - Pendapat Hukum bg hotland perihal PSBB | 12:21 WIB - Aparatur kecamatan Dumai timur bersama Tim sosialisasikan PSBB Ke warganya | 21:06 WIB - Personil KP KEDIDI-3015 BAHARKAM POLRI laksanakan bakti sosial jilid 3 di panti asuhan
 

DPRD Riau Setujui Pecah Riau Jadi Dua provinsi


| Pekanbaru
Kamis, 04/09/2014 - 09:26:11 WIB
PEKANBARU- Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyetujui pemekaran Riau Pesisir, Kabupaten Rokan Darussalam (Rodas), Kabupaten Gunung Sailan Darussalam (Gusdar) dan Kota Duri.

Demikian persetujuan ini disampaikan DPRD Riau dalam rapat paripurna Dewan mengenai penyampaian rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Riau Pesisir, Kabupaten Rodas, Kabupaten Gusdar dan Kota Duri, Rabu malam (3/9/2015) di Gedung Lancang Kuning.

Menurut Riky Hariansyah, Anggota Komisi A DPRD Riau yang membacakan hasil rekomendasi Komisi A terkait pemekaran Provinsi Riau Pesisir, Rodas, Gusdar dan Kota Duri ini, semua tim pemekaran sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemekaran di daerahnya.

Paripurna ini sempat tertunda kurang lebih tiga jam. Sesuai dengan agenda seharusnya dimulai pukul 20.00 wib. Namun, pelaksanaan rapat paripurna yang juga mengagendakan penyampaian  jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap rancangan umum fraksi tentang rancangan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015 ini baru dilakukan sekitar pukul 23.00 wib.

"Tadi sudah disahkan untuk pemekaran Provinsi Riau Pesisir, Kabupaten Rodas, Gunung Sailan Darussalam dan Kota Duri," jelas Ketua DPRD Riau usai Johar Firdaus, Rabu malam (3/9/2014).

Lebih jauh disampaikan Johar meskipun sudah disahkan oleh DPRD Riau masih ada catatan yang harus dilengkapi oleh masing-masing Tim Pemekaran. Misalnya, kajian wilayah dan beberapa hal lainya.

"Seperti disampaikan tadi masih ada administrasi yang harus segera dilengkapi oleh tim pemekaran seperti rekomendasi dari Kepala Daerah bersangkutan atau dari DPRD bersangkutan," lanjutnya.

Menurutnya, catatan tersebut mesti lengkap sebelum DPRD Riau mengirimkan rekomendasi persetujuannya ke Kemendagri dan DPR RI.  Selain itu, surat rekomendasi pengesahannya ke Kemendagri dan DPR RI, sejumlah kabupaten/kota dan provinsi yang baru disahkan tersebut juga mesti mendapatkan surat rekomendasi persetujuan dari Gubernur Riau, Annas Maamun.(AL)





Berita Lainnya :
 
  • Polres Dumai Amankan 2 orang tersangka provokasi upaya penegakan aturan PSBB di Kota Dumai
  • Menu terbaru maknyos khas melayu di pecel lele 802 patimura
  • Penjelasan Ilmiah terkait covid-19 oleh dr. Moh indro cahyono
  • Pendapat Hukum bg hotland perihal PSBB
  • Aparatur kecamatan Dumai timur bersama Tim sosialisasikan PSBB Ke warganya
  • Personil KP KEDIDI-3015 BAHARKAM POLRI laksanakan bakti sosial jilid 3 di panti asuhan
  • Politeknik Negeri Bengkalis Salurkan APD dan Sembako
  • Polda Riau Bakti Sosial Serentak dalam Rangka Menggerakkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
  • Kelurahan Buluh kasap realisasikan bantuan sembako covid 19 Dari Pemko Dumai
  •  
     
     
    Nasional | Pekanbaru | Sorot Riau | Politik | Ekonomi | Hukum & Kriminal | Buruh | Lifestyle | Otomotif | Lingkungan |
    Internasional | Teknologi | Olahraga | Advertorial | Galeri | Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2020 - SOROT RIAU, All Rights Reserved