Headlines News: 22:52 WIB - POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS GEBER PROGRAM “POLBENG MEMBANGUN DESA” | 16:59 WIB - "POLBENG MEMBANGUN DESA" | 09:58 WIB - Himania Sukses Melaksanakan Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove | 17:40 WIB - “GEBER WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN, TIM PENGABDIAN POLBENG DAPAT APRESIASI DARI BUMDESA KUALA ALAM" | 08:21 WIB - Polbeng Berikan Pelatihan Strategi Pemasaran dan Keuangan Kepada Kelompok UPPKS Desa Kuala Alam | 01:08 WIB - Ketua DPD PWOIN Kota Dumai Tidak pernah Membackup Arang dan akan tuntut orang yang menuduh tanpa buk
 

Kejagung Diminta Limpahkan Kasus Trans Jakarta ke KPK


| Buruh
Kamis, 04/09/2014 - 20:54:33 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi pengadaaan bus Trans Jakarta yang menyeret nama Gubernur DKI yang juga Capres terpilih Joko Widodo.

Pasalnya, kasus skandal korupsi pengadaan bus trans Jakarta ini sama persis dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjerat Manteri ESDM Jero Wacik dan telah ditetapkan sebaga tersangka oleh KPK.

Sementara dikasus  korupsi pengadaan bus transjakarta yang menimbulkan kerugian terhadap APBD DKI Jakarta sebesar 1,5 triliun yang ditangani Kejaksaan Agung  hingga saat ini belum menemukan titik terang.

"Masyarakat mempertanyakan Kejagung mengapa kasus skandal bus transjakarta mandeg  di Udar Pristono dan tidak mengembangkan penyelidikan kepada pihak-pihak  yang punya wewenang lebih tinggi  serta  diduga terkait dengan kasus tersebut,"ujar Jajat.

Jajat menilai, publik  saat ini mempertanyakan integritas Kejagung dalam mengusut tuntas  kasus bus Transjakarta yang merugikan APBD DKI Jakarta dengan jumlah yang sangat besar, dan publik berharap apabila Kejagung tidak sanggup untuk mengungkap kasus tersebut sebaiknya KPK mengambil alih kasus tersebut karena sudah dalam ranah KPK  yang tertulis di UU KPK.

Perlu diketahui mengenai penyalahgunaan wewenang seorang pejabat bukan hanya untuk memperkaya diri saja, akan tetapi juga memperkaya orang lain serta menimbulkan kerugian terhadap negara atas kelalaiannya. Hingga saat ini kasus bus Transjakarta mandeg, padahal kasus tersebut perlu diungkap untuk membuktikan benar atau tidaknya Jokowi terlibat atau tidak.

"Jangan terkesan  tebang pilih dalam penegakkan hukum, sekelas menteri saja bisa ditangkap apalagi sekelas gubernur yang ruanglingkup penyelidikannya tidak sebesar menteri,"tutup Jajat.(RL)







Berita Lainnya :
 
  • POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS GEBER PROGRAM “POLBENG MEMBANGUN DESA”
  • "POLBENG MEMBANGUN DESA"
  • Himania Sukses Melaksanakan Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove
  • “GEBER WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN, TIM PENGABDIAN POLBENG DAPAT APRESIASI DARI BUMDESA KUALA ALAM"
  • Polbeng Berikan Pelatihan Strategi Pemasaran dan Keuangan Kepada Kelompok UPPKS Desa Kuala Alam
  • Ketua DPD PWOIN Kota Dumai Tidak pernah Membackup Arang dan akan tuntut orang yang menuduh tanpa buk
  • Bawaslu Riau sayangkan postingan akun milik mawardi di medsos
  • Ketua DPC SPN kota Dumai, calon Ketua PWI meski kedepankan kwalitas dan kwantitas wartawan
  • Ketua Koperasi PWI Dumai Siap Menangkan GJ Siregar
  •  
     
     
    Nasional | Pekanbaru | Sorot Riau | Politik | Ekonomi | Hukum & Kriminal | Buruh | Lifestyle | Otomotif | Lingkungan |
    Internasional | Teknologi | Olahraga | Advertorial | Galeri | Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2020 - SOROT RIAU, All Rights Reserved